Latar Belakang dan Sejarah Pembebasan Irian Barat

Latar Belakang Pembebasan Irian Barat
Dalam sidang BPUPKI telah menyepakati bahwa wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan yang termasuk dalam Hindia Belanda, yang terbentang dari Sabang sampai Marauke, dari Aceh sampai Irian Barat. Maka pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945, Provinsi Irian Barat juga merupakan bagian wilayah Indonesia. Tetapi Belanda tidak mengakui wilayah Indonesia ini dan masih memiliki hasrat untuk menjajah, maka Belanda melancarkan agresi militer pertamanya pada bulan Juli 1947 dan melanggar perjanjian Linggarjati. Setelah itu Belanda pun membuat perjanjian Renville, dan lagi lagi Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan Agresi Militer II pada bulan desember 1948. Makanya hingga sekarang. Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, jika mereka mengakui secara tidak langsung mereka melakukan agresi ke negara lain, dan ini membuat mereka dituntut atas tuduhan melakukan kejahatan perang atas sebuah negara. Hal lainnya ialah mereka harus melakukan ganti rugi secara finansial, dan semua yang gugur dalam Aksi Polisional ini tidak bisa dikatakan sebagai pahlawan, melainkan penjahat perang. Hal inilah yang membuat Ratu Belanda tidak pernah meminta maaf untuk aksi polisional mereka, dan hadir dalam upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945.  Karena itu merupakan pengakuan secara simbolik kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, yang mereka anggap merdeka dengan perjanjian damai KMB. Salah satu isi perjanjian KMB adalah Belanda akan menyerah Irian Barat kepada Indonesia satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda.

Perjuangan Pembebasan Irian Barat
Upaya pembebasan Irian Barat dilakukan bangsa Indonesia menggunakan dua cara. Tahap pertama dengan cara diplomasi, baik dengan Belanda maupun dalam forum internasional. Sedangkan tahap kedua dengan cara konfortasi baik konfortasi politik, konfortasi ekonomi, dan konfortasi militer.


A. Perjuangan diplomasi

1. Tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda, tetapi gagal.
2. Bulan Desember 1951 diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dengan Belanda , tetapi gagal
3. Bulan September 1952 Indonesia mengirimkan nota politik ke Belanda, tetapi gagal
4. Indonesi mendapat dukungan dalam Konferensi Kolomboo pada bulan April 1954
5. Tahun 1954 Indonesia tidak memperoleh dukungan yang kuat dalam sidang PBB
6. Pada tahun 1955 Indonesia mendapat banyak dukungan dalam KAA (Konferensi Asia Afrika)

B. Perjuangan Konfrontasi
Perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat hingga tahun 1956 mengalami kegagalan, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi. Perjuangan konfrontasi melalui tiga jalur yaitu, konfrontasi ekonomi, politik, dan militer
1. Konfrontasi Ekonomi
Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama kali ditempuh oleh Indonesia adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia dilakukan dengan tindakan-tindakan berikut:

1. Nasionalisme de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951
2. Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia
3. Pemogohan buruh secara total pada perusahaan perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957
4. Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda
5. Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957
6. Nasionalisme secara sepihak terhadap perusahaan perusahaan Belandi di Indonesia, antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang  Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie

2. Konfrontasi Politik
Di samping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintah Indonesia juga melakukan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Selanjutnya untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukota Soa Siu, Tidore. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama di provinsi tersebut adalah Zainal Abidin Syah.

Kemudian dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan agar dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia dengan Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.

3. Konfrontasi Militer
Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, isi Trikora antara lain :

1. Gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda kolonial.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.